MDR QRIS 0% Meluas Mulai 1 Oktober: 3 Catatan untuk UMKM

Angka nol persen yang perlu dibaca sampai tuntas

Mulai hari ini, 1 Oktober 2026, Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0%. Kabar ini terasa dekat bagi pemilik usaha karena QRIS sudah menjadi bagian dari transaksi harian, dari kopi pagi sampai belanja kebutuhan kecil. Namun, sebelum menyimpulkan bahwa semua pembayaran QRIS kini bebas biaya, ada dua batas yang perlu diperhatikan.

Untuk merchant usaha mikro (UMI), MDR 0% tetap berlaku pada transaksi sampai dengan Rp500.000. Sementara itu, MDR 0% diperluas ke seluruh kategori merchant untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Artinya, angka nol persen itu melekat pada kondisi transaksi dan kategori merchant tertentu, bukan label tunggal untuk semua pembayaran QRIS.

MDR itu biaya di sisi pedagang

MDR adalah biaya layanan QRIS yang dibayar pedagang. Karena itu, pembaruan kebijakan ini paling relevan ketika pemilik usaha meninjau catatan penerimaan dan rincian pencairan dari penyedia jasa pembayaran, bukan sekadar melihat nominal yang dibayar pelanggan di kasir.

Batas Rp100.000 juga menarik karena banyak usaha memiliki transaksi kecil yang berulang: minuman, makanan ringan, ongkir lokal, atau produk kebutuhan cepat. Bagi usaha mikro, batas Rp500.000 tetap penting untuk jenis transaksi yang nilai keranjangnya lebih tinggi. Dua situasi ini tidak perlu diperlakukan sama; yang dibutuhkan adalah membaca pola transaksi usaha sendiri.

Tiga catatan praktis sebelum mengambil keputusan

1. Petakan nilai transaksi yang paling sering terjadi

Lihat catatan penjualan beberapa minggu terakhir. Berapa banyak transaksi yang berada di bawah Rp100.000? Jika usaha Anda masuk kategori UMI, berapa yang berada di bawah Rp500.000? Pemetaan sederhana ini membantu memahami bagian transaksi yang terkait langsung dengan kebijakan baru, tanpa menebak-nebak dari satu hari penjualan.

2. Bedakan nominal pelanggan dan hasil pencairan

Biasakan membandingkan nominal transaksi QRIS dengan laporan pencairan dari penyedia jasa pembayaran. Tujuannya bukan mencari selisih setiap menit, melainkan memastikan tim memahami komponen yang tercatat dan dapat menindaklanjuti bila ada hal yang tidak sesuai. Simpan laporan tersebut bersama rekap penjualan agar pemeriksaan berikutnya lebih mudah.

3. Jangan buru-buru mengubah harga

MDR 0% adalah informasi biaya transaksi, bukan alasan otomatis untuk mengubah semua harga atau membuat janji promosi kepada pelanggan. Lebih aman mengevaluasi dampaknya bersama biaya bahan baku, ongkir, diskon, dan margin produk. Setelah itu, keputusan harga tetap bisa dibuat berdasarkan gambaran usaha yang utuh.

Jadikan perubahan kebijakan sebagai momen merapikan data

Kebijakan pembayaran digital paling bermanfaat ketika diterjemahkan menjadi kebiasaan operasional yang sederhana: transaksi tercatat, pencairan diperiksa, dan keputusan harga tidak dibuat tergesa-gesa. Mulailah dengan satu kebiasaan minggu ini, misalnya memberi penanda pada transaksi QRIS sesuai rentang nominalnya. Dari sana, pemilik usaha dapat melihat pola tanpa harus membuat laporan yang rumit.

Dengan membaca batas kebijakan secara tepat, UMKM bisa memanfaatkan perubahan ini sebagai kesempatan untuk lebih rapi mengelola pembayaran digital—bukan sekadar mengikuti kabar yang ramai.

Sumber rujukan

• Bank Indonesia: Kartu Kredit Indonesia dan Kebijakan MDR 0% — siaran pers, 17 Agustus 2026.
• Bank Indonesia: Mengenal Kartu Kredit Indonesia, dari Cara Daftar hingga Cara Pakainya — Cerita BI, 26 September 2026.